Menteri PUPR dan Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Tjahyanto Bahas Kesiapan Mandalika untuk MotoGP 2022

Dalam rangka persiapan gelaran MotoGP 2022, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagaimana tindak lanjut arahan Presiden melakukan kunjungan lapangan di Mandalika yang didampingi Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Kamis (23/12). Sebelumnya, Hadi juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
 
Turut serta dalam pertemuan tersebut Wakil Gubernur dan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Bupati Lombok Tengah beserta jajaran, Danrem 162, Jajaran direksi ITDC, General Manager Angkasa Pura 2, Kepala Kantor SAR, dan 6 kepala desa penyangga kawasan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC).
 
Pertemuan tersebut membahas beberapa poin mengenai progres Mandalika, salah satunya menyiapkan sarana prasarana untuk menerima rencana kedatangan 25 pesawat internasional dan 50 penerbangan kargo di Bandara Internasional Lombok.
 
Untuk mengantisipasi kepadatan apron, pihak Angkasa Pura dan Kemenhub akan berkoordinasi untuk melakukan reposisi pesawat ke Surabaya dan Bali.
 
Berikutnya merujuk pada trek MotoGP di Italia, diperlukan keterlibatan pengamanan ring 1 oleh Polri dan ring 2 oleh TNI. Akan dilakukan koordinasi penyusunan SOP pengamanan termasuk rekayasa lalu lintas antara TNI, POLRI, dan ITDC, BUMN Indonesia yang bergerak di bidang pariwisata.
 
Ikut masuk dalam pembahasan yaitu pentingnya alokasi tempat untuk mempromosikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal NTB di lokasi kedatangan dan keberangkatan bandara.
 
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PUPR menyampaikan beberapa program peningkatan seperti pembuatan gapura masuk bypass, penataan lansekap serta penghijauan koridor utama Sirkuit Mandalika, dan perbaikan seluruh infrastruktur prioritas pendukung MotoGP termasuk pengerjaan jalan Kuta Kruak. Pengerjaan ditargetkan akan selesai pada awal Februari sebelum memasuki pra musim MotoGP
 
Pada langkah berikutnya Hadi Tjahjanto akan melakukan koordinasi dan sinergitas dengan kementrian atau lembaga, didampingi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia terkait isu-isu yang telah dikumpulkan selama kegiatan kunjungan.